BPJS PBI Masih Jadi Andalan Warga Banten, DPRD Soroti Kemiskinan, Validasi Data, dan Akses Layanan Kesehatan

TOTALBANTEN.COM, SERANG - Tingginya ketergantungan masyarakat Banten terhadap program BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dinilai menunjukkan dua sisi realitas yang harus menjadi perhatian pemerintah. Di satu sisi, program jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu masih sangat dibutuhkan. Namun di sisi lain, kondisi tersebut menjadi indikator bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di sejumlah wilayah masih perlu ditingkatkan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Banten menunjukkan rata-rata 73,85 persen penduduk di kabupaten dan kota se-Provinsi Banten tercatat sebagai peserta BPJS Kesehatan PBI, yakni kelompok yang iurannya ditanggung pemerintah. Angka ini menegaskan bahwa BPJS PBI masih menjadi instrumen utama perlindungan kesehatan masyarakat. Anggota Komisi V DPRD Provinsi Banten dari Fraksi PDI Perjuangan, Dr. Yeremia Mendrofa, menilai tingginya jumlah peserta PBI harus dibaca tidak hanya sebagai keberhasilan perluasan cakupan jaminan kesehatan, tetapi juga sebagai cerminan kondisi sosial ekonomi masyarakat. 'Fakta bahwa mayoritas warga Banten masih mengandalkan BPJS PBI untuk memperoleh layanan kesehatan menunjukkan program jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu masih sangat dibutuhkan. Namun kondisi ini juga menjadi alarm bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di sejumlah wilayah Banten masih perlu ditingkatkan melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM, dan program pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran,' ujar Yeremia kepada Total Banten, Senin (22/6/2026). Menurut dia, tingginya ketergantungan terhadap bantuan iuran pemerintah menunjukkan bahwa akses kesehatan dan kesejahteraan masyarakat masih memiliki keterkaitan yang kuat. Karena itu, kebijakan kesehatan perlu berjalan beriringan dengan program peningkatan ekonomi masyarakat. Yeremia juga menyoroti adanya ketimpangan tingkat kepesertaan BPJS PBI di berbagai daerah di Banten. Perbedaan kondisi ekonomi dan tingkat kemiskinan dinilai menjadi faktor yang memengaruhi kebutuhan masyarakat terhadap program bantuan kesehatan. Berdasarkan data BPS Banten, Kota Tangerang memiliki persentase peserta BPJS PBI tertinggi mencapai 90,30 persen. Sementara Kabupaten Pandeglang mencatat angka 52,55 persen. Perbedaan tersebut menunjukkan karakteristik sosial ekonomi yang tidak seragam di setiap daerah. 'Ketimpangan kepesertaan antarwilayah harus menjadi perhatian serius. Daerah dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi tentu memiliki ketergantungan lebih besar terhadap BPJS PBI dibandingkan wilayah perkotaan yang secara ekonomi lebih kuat,' katanya. Karena itu, pemerintah daerah didorong melakukan pemetaan yang lebih akurat terhadap kondisi masyarakat agar distribusi bantuan kesehatan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan. 'Distribusi bantuan kesehatan harus mencerminkan kondisi riil masyarakat. Data yang akurat menjadi dasar penting dalam menentukan kebijakan yang tepat sasaran,' ujarnya. Penonaktifan Peserta PBI Harus Transparan Persoalan lain yang menjadi perhatian DPRD Banten adalah pemutakhiran data kepesertaan yang menyebabkan ratusan ribu peserta BPJS PBI mengalami penonaktifan dalam beberapa waktu terakhir. Yeremia menegaskan bahwa proses validasi dan pembaruan data memang diperlukan untuk memastikan bantuan diberikan kepada pihak yang berhak. Namun pelaksanaannya harus dilakukan secara hati-hati dan transparan. 'Kami menyoroti persoalan pemutakhiran data yang menyebabkan ratusan ribu peserta PBI di Banten mengalami penonaktifan. Validasi data memang penting agar bantuan tepat sasaran, tetapi harus dilakukan secara transparan, bertahap, dan disertai sosialisasi yang memadai,' katanya. Menurut dia, jangan sampai masyarakat baru mengetahui status kepesertaannya tidak aktif ketika sedang membutuhkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan. 'Kondisi seperti itu berpotensi menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat yang sedang membutuhkan pertolongan medis,' ujarnya. Selain pembenahan data kepesertaan, Yeremia juga meminta pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap pelayanan kesehatan agar tidak ada warga yang mengalami hambatan saat mengakses layanan medis. Ia menilai penguatan anggaran kesehatan yang berpihak kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan perlu terus dilakukan sebagai bagian dari komitmen negara dalam memenuhi hak dasar warga. 'Diperlukan peningkatan pengawasan terhadap pelayanan kesehatan agar tidak ada warga yang ditolak saat membutuhkan pertolongan medis. Penguatan anggaran kesehatan yang berpihak kepada masyarakat miskin dan rentan juga harus menjadi prioritas,' katanya. Hak Dasar yang Harus Dijamin Negara Yeremia menegaskan bahwa kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara yang wajib dijamin oleh pemerintah tanpa diskriminasi. Menurut dia, persoalan administrasi maupun ketidakakuratan data tidak boleh menjadi alasan hilangnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. 'Prinsipnya, kesehatan adalah hak dasar warga negara. Jangan sampai ada masyarakat Banten yang kehilangan akses berobat hanya karena persoalan administrasi atau ketidakakuratan data. Negara harus hadir memastikan seluruh warga, terutama masyarakat miskin, mendapatkan perlindungan kesehatan yang layak dan berkeadilan,' pungkas Yeremia.