Berdasarkan data BPS Banten, Kota Tangerang memiliki persentase peserta BPJS PBI tertinggi mencapai 90,30 persen. Sementara Kabupaten Pandeglang mencatat angka 52,55 persen. Perbedaan tersebut menunjukkan karakteristik sosial ekonomi yang tidak seragam di setiap daerah.
“Ketimpangan kepesertaan antarwilayah harus menjadi perhatian serius. Daerah dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi tentu memiliki ketergantungan lebih besar terhadap BPJS PBI dibandingkan wilayah perkotaan yang secara ekonomi lebih kuat,” katanya.
Karena itu, pemerintah daerah didorong melakukan pemetaan yang lebih akurat terhadap kondisi masyarakat agar distribusi bantuan kesehatan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Distribusi bantuan kesehatan harus mencerminkan kondisi riil masyarakat. Data yang akurat menjadi dasar penting dalam menentukan kebijakan yang tepat sasaran,” ujarnya.
Penonaktifan Peserta PBI Harus Transparan
Persoalan lain yang menjadi perhatian DPRD Banten adalah pemutakhiran data kepesertaan yang menyebabkan ratusan ribu peserta BPJS PBI mengalami penonaktifan dalam beberapa waktu terakhir.
Yeremia menegaskan bahwa proses validasi dan pembaruan data memang diperlukan untuk memastikan bantuan diberikan kepada pihak yang berhak. Namun pelaksanaannya harus dilakukan secara hati-hati dan transparan.
“Kami menyoroti persoalan pemutakhiran data yang menyebabkan ratusan ribu peserta PBI di Banten mengalami penonaktifan. Validasi data memang penting agar bantuan tepat sasaran, tetapi harus dilakukan secara transparan, bertahap, dan disertai sosialisasi yang memadai,” katanya.
Editor : Imam Maulana
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
