TOTALBANTEN.COM, SERANG – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Kolektif Mahasiswa Universitas Pamulang (UNPAM) Serang turun ke jalan daman aksi unjuk rasa di kawasan Lampu Merah Ciceri, Kota Serang, Jumat, 19 Juni 2026.
Dalam demonstrasi tersebut, mahasiswa mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat, mulai dari pengelolaan anggaran negara, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), ketimpangan agraria, hingga pelaksanaan program-program strategis nasional.
Aksi yang mengusung tema “Menuju Indonesia Bangkrut: Krisis Fiskal, Oligarki, dan Matinya Kekuasaan kepada Rakyat” itu diwarnai dengan penyampaian sejumlah tuntutan kepada pemerintah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mahasiswa meminta pemerintah menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mengevaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), mempercepat reforma agraria, menghapus sistem outsourcing, serta menurunkan harga BBM dan kebutuhan pokok.
Koordinator Lapangan aksi, Lutfi Setiawan, mengatakan demonstrasi tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang saat ini dirasakan masyarakat.
“Kami melihat banyak persoalan yang harus menjadi perhatian pemerintah, mulai dari kenaikan biaya hidup, pengelolaan anggaran, ketimpangan penguasaan sumber daya, hingga akses pendidikan dan lapangan kerja yang masih menjadi persoalan masyarakat,” kata Lutfi di sela-sela aksi.
Menurutnya, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang dinilai belum menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat. Ia menilai negara seharusnya lebih fokus pada upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi.
“Persoalan kesejahteraan, lapangan kerja, dan biaya hidup harus menjadi prioritas. Kebijakan yang dibuat pemerintah harus benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat,” ujarnya.
Mahasiswa juga menyoroti ketimpangan penguasaan sumber daya dan pelaksanaan sejumlah program pemerintah yang dianggap perlu dikaji ulang agar tidak membebani keuangan negara.
Mereka menilai pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran negara harus diperkuat untuk mencegah pemborosan.
Salah seorang peserta aksi, Jamaludin, mengatakan kenaikan harga kebutuhan hidup semakin dirasakan masyarakat dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut, kata dia, harus menjadi perhatian serius pemerintah.
“Kami turun ke jalan karena ingin menyampaikan aspirasi masyarakat. Mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk mengingatkan pemerintah ketika ada kebijakan yang dinilai kurang berpihak kepada rakyat,” kata Jamaludin.
Mahasiswa berharap pemerintah mendengar aspirasi yang mereka sampaikan dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang dinilai berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Editor : Engkos Kosasih
