Dalam sidang di PN Serang, hakim tunggal Hasanuddin memerintahkan PT Crown Steel membuat perjanjian pemulihan lingkungan dengan konsultan.
Majelis hakim kemudian mengabulkan pengajuan DPA antara jaksa dan terdakwa korporasi. Selain dijatuhi denda Rp200 juta, perusahaan juga diwajibkan memulihkan area terdampak dalam waktu maksimal enam bulan sejak putusan dibacakan.
Asisten Tindak Pidana Umum sekaligus Pelaksana Harian Kepala Kejari Serang Adi Fakhruddin menyebut mekanisme DPA tersebut menjadi yang pertama diterapkan di Indonesia sejak diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Penerapan DPA mempertimbangkan aspek sosial, termasuk keberlangsungan sekitar 200 pekerja yang mayoritas merupakan warga sekitar,” katanya.
Kejari Serang menyatakan akan tetap melakukan pengawasan bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup terhadap proses pemulihan lingkungan yang dijanjikan perusahaan.
“Apabila kewajiban tersebut tidak dijalankan, proses penuntutan pidana terhadap korporasi akan kembali dilanjutkan di pengadilan,” pungkasnya.
Editor : Imam Maulana
