TOTALBANTEN.COM, SERANG – Anggaran insentif bagi aparatur sipil negara (ASN) atas pemungutan pajak dan retribusi daerah di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Serang Rp34,2 miliar berpotensi masuk persoalan hukum atau tidak pidana korupsi (Tipikor)
Anggaran tersebut tercantum dalam Peraturan Bupati Serang Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 yang memuat berbagai pos belanja insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
Beberapa alokasi terbesar di antaranya adalah insentif pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar Rp12,82 miliar, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp6,03 miliar, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp4,29 miliar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu terdapat pula insentif untuk opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp3,90 miliar, opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp2,66 miliar, serta pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp2,05 miliar.
Sementara pada sektor retribusi daerah, anggaran insentif juga dialokasikan antara lain untuk retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebesar Rp1 miliar, retribusi penggunaan tenaga kerja asing (TKA) sebesar Rp725 juta, retribusi persampahan sebesar Rp70 juta, retribusi pelayanan pasar Rp75 juta, serta retribusi pemakaian kekayaan daerah Rp12,5 juta.
Jika seluruh pos tersebut dijumlahkan, total anggaran insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah di Bapenda Kabupaten Serang mencapai sekitar Rp34,2 miliar dalam satu tahun anggaran.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Banten, Ahmad Sururi, menilai pemberian insentif pemungutan pajak memang dimungkinkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010. Namun implementasi di daerah tetap memerlukan regulasi teknis yang jelas.
“Dalam kerangka PP Nomor 69 Tahun 2010 memang dimungkinkan adanya insentif pemungutan pajak daerah. Akan tetapi implementasi di daerah tetap harus diturunkan ke dalam aturan teknis yang jelas,” kata Sururi, Minggu (15/3/2026).
Editor : Imam Maulana
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
