BPKAD Kabupaten Serang Sewa Kendaraan Dinas Capai Rp8,9 Miliar

Ia menjelaskan, kebijakan sewa kendaraan diambil dengan pertimbangan efisiensi anggaran dan tata kelola aset.

Selama ini, kendaraan dinas milik pemerintah dinilai menimbulkan beban biaya pemeliharaan yang tinggi, mulai dari perawatan rutin hingga pajak kendaraan.

“Dengan sistem sewa bundling, biaya perawatan, pajak kendaraan, hingga perpanjangan STNK seluruhnya ditanggung pihak penyedia. Pemerintah tidak lagi menganggarkan biaya pemeliharaan,” kata Agus.

Selain itu, usia kendaraan dinas plat merah sebelumnya rata-rata di atas 10 tahun dengan tingkat mobilitas yang tinggi, sehingga cepat mengalami kerusakan. Kondisi tersebut dinilai tidak lagi efisien jika dipertahankan.

Agus mengklaim, secara jangka panjang kebijakan sewa lebih menguntungkan.

“Kalau dihitung lima tahun mungkin tidak jauh beda dengan beli sendiri. Tapi kalau dihitung dalam 10 tahun, sewa jauh lebih efisien,” ujarnya.

Editor : Engkos Kosasih

Sumber Berita : totalbanten.com

Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya