TOTALBANTEN.COM, SERANG – Besarnya anggaran belanja jasa tenaga ahli Pemerintah Provinsi Banten pada 2026 belum sepenuhnya diikuti keterbukaan data kepada publik.
Dalam APBD Banten 2026, belanja jasa tenaga ahli mencapai Rp55,47 miliar yang tersebar dalam 184 paket pekerjaan. Kebutuhannya mencakup berbagai bidang, mulai dari teknologi informasi (IT), surveyor, konstruksi, pendamping sosial, hingga tenaga ahli pada sejumlah lembaga pemerintahan.
Namun, penelusuran Total Banten terhadap dokumen APBD belum menemukan informasi secara utuh mengenai tenaga ahli yang digunakan pada setiap paket, termasuk identitas atau jumlah tenaga ahli, pola rekrutmen, indikator kinerja, nilai kontrak, serta hasil pekerjaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Persoalan tersebut menjadi perhatian Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Provinsi Banten. Mereka meminta pemerintah membuka dokumen pengadaan agar masyarakat dapat menelusuri penggunaan anggaran tersebut.
Nilai belanja tenaga ahli juga menunjukkan tren peningkatan. Pada 2024, anggarannya tercatat sekitar Rp38 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp52,38 miliar pada 2025, dan kembali naik menjadi Rp55,47 miliar pada 2026.
Kenaikan itu terjadi ketika nilai APBD Banten justru menurun. APBD tercatat sebesar Rp11,73 triliun pada 2024, turun menjadi Rp10,50 triliun pada 2025, dan kembali menyusut menjadi Rp10,27 triliun pada 2026.
Setwan Terbesar
Berdasarkan dokumen APBD 2026, Sekretariat DPRD (Setwan) menjadi OPD dengan alokasi belanja tenaga ahli terbesar, yakni Rp19,294 miliar.
Berikutnya, Diskominfo Banten mengalokasikan Rp6,359 miliar, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Rp5,571 miliar, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Rp4,988 miliar.
Alokasi berikutnya terdapat di Dinas ESDM sebesar Rp2,690 miliar, Bapenda Rp2,392 miliar, Dinas Perdagangan Rp1,909 miliar, Disnaker Rp1,888 miliar, Dinas Kesehatan Rp1,702 miliar, dan DP3AKKB sebesar Rp1,075 miliar.
Sejumlah OPD lainnya juga memiliki alokasi di atas Rp500 juta, yakni Dispora Rp1,055 miliar, Dispar Rp691 juta, BKD Rp657 juta, Bappeda Rp613 juta, Dinas Pertanian Rp570 juta, Biro Administrasi Pimpinan Rp576 juta, dan Biro Umum Rp313 juta.
Sementara itu, Badan Penghubung menganggarkan Rp23,3 juta, Bakesbangpol Rp33 juta, Satpol PP Rp50,4 juta, Inspektorat Rp86,5 juta, dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Rp32 juta.
Besarnya perbedaan alokasi antar-OPD membuat rincian kebutuhan dan pekerjaan setiap tenaga ahli menjadi informasi penting untuk menilai dasar penganggarannya.
BEM Minta Dokumen Pengadaan
Editor : Engkos Kosasih
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
