Jangan sampai konservasi berubah menjadi proyek yang lebih menonjolkan besarnya anggaran, kegiatan pemindahan, dan kepentingan para pelaksana, sementara keselamatan satwa justru menjadi pertimbangan berikutnya.
Kecurigaan masyarakat juga perlu ditempatkan dalam konteks sejarah pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Pengalaman di sejumlah kawasan hutan Sumatra memperlihatkan bagaimana perubahan tata guna lahan, ekspansi perkebunan, konsesi kehutanan, dan aktivitas pertambangan dapat mempersempit habitat satwa liar.
Ketika ruang hidup satwa terdesak oleh aktivitas manusia, pemindahan kerap muncul sebagai salah satu pilihan penanganan. Padahal, akar persoalannya sering kali terletak pada perubahan bentang alam yang tidak terkendali.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pengalaman tersebut seharusnya menjadi pelajaran bagi Banten. Wilayah selatan Banten memiliki potensi sumber daya alam dan bentang alam yang bernilai strategis. Karena itu, kebijakan konservasi Ujung Kulon tidak boleh dilepaskan dari agenda perlindungan kawasan secara menyeluruh.
Badak jawa selama ini memiliki posisi penting sebagai spesies payung. Keberadaannya mendorong perlindungan terhadap ekosistem hutan yang juga menjadi ruang hidup berbagai spesies lain. Dengan kata lain, menjaga badak jawa berarti menjaga lebih banyak kehidupan di dalam kawasan tersebut.
Dalam konteks ini, publik berhak mempertanyakan apakah pengurangan populasi badak jawa dari Ujung Kulon berpotensi memengaruhi arah kebijakan perlindungan kawasan pada masa mendatang. Apakah status dan pengamanan kawasan akan tetap dipertahankan secara ketat? Bagaimana pemerintah menjamin bahwa perubahan strategi konservasi tidak membuka ruang bagi kepentingan lain yang berpotensi merusak lingkungan?
Pertanyaan tersebut bukan tuduhan bahwa relokasi merupakan bagian dari agenda pertambangan atau eksploitasi sumber daya alam. Namun, pemerintah perlu menjawabnya secara terbuka agar kebijakan konservasi tidak kehilangan kepercayaan masyarakat.
Pada akhirnya, masa depan badak jawa bukan hanya urusan kementerian, pengelola taman nasional, peneliti, atau lembaga konservasi. Ini juga menyangkut tanggung jawab negara dalam menjaga warisan ekologis dan kepentingan masyarakat yang hidup di sekitarnya.
Jika tujuan utamanya menyelamatkan badak jawa, maka pembenahan habitat asal harus menjadi prioritas. Perlindungan dari perburuan liar, pengendalian tumbuhan invasif langkap, pemulihan vegetasi pakan, penguatan pengawasan kawasan, serta penelitian mengenai kemungkinan pengembangan habitat kedua harus dilakukan berdasarkan kajian ilmiah yang transparan.
Pada saat yang sama, pemerintah perlu memperkuat mitigasi bencana bagi masyarakat Banten dan memastikan bahwa suara masyarakat lokal menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan.
Banten tidak sedang menolak konservasi. Banten justru memiliki kepentingan besar agar konservasi dilakukan dengan benar, bertanggung jawab, dan tidak mengabaikan masyarakat yang selama ini hidup berdampingan dengan alamnya.
Sebab, menyelamatkan badak jawa bukan sekadar memindahkan satwa dari satu taman nasional ke taman nasional lainnya. Menyelamatkannya berarti menjaga rumah tempat spesies itu bertahan selama ribuan tahun, melindungi masyarakat yang hidup di sekitarnya, dan memastikan bahwa kekayaan ekologis Ujung Kulon tidak kehilangan maknanya bagi generasi mendatang.
Di situlah letak persoalannya. Badak jawa bukan sekadar kebanggaan Banten, melainkan amanah ekologis yang harus dijaga. Jangan sampai atas nama penyelamatan, justru kita kehilangan sesuatu yang selama ini menjadi bagian dari sejarah, identitas, dan harga diri Banten.






