Pendampingan tersebut diharapkan dapat mengurangi kesalahan administrasi dan memberikan kejelasan bagi pelaku usaha dalam menjalankan tahapan investasinya. Bahkan setelah proses perizinan, komunikasi dengan investor tetap didorong untuk mengetahui perkembangan realisasi usaha dan mengidentifikasi kendala yang mungkin muncul.
Apabila terdapat hambatan yang membutuhkan keterlibatan perangkat daerah lain, DPMPTSP dapat mengoordinasikan penyelesaiannya sesuai kewenangan masing-masing instansi.
Upaya memperkuat pelayanan tersebut memiliki landasan kebijakan melalui Peraturan Wali Kota Serang Nomor 72 Tahun 2023 tentang Peningkatan Realisasi Potensi Investasi, Pemberian Insentif, dan Kemudahan Investasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Regulasi itu menjadi salah satu instrumen pemerintah daerah untuk mendorong optimalisasi potensi investasi, termasuk melalui pemberian kemudahan berusaha dan insentif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Wali Kota Serang Budi Rustandi mendorong agar kebijakan pembangunan daerah mampu memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks tersebut, investasi menjadi salah satu penggerak ekonomi yang diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan aktivitas usaha.
Bagi Kota Serang, masuknya modal bukan semata-mata persoalan besaran nilai investasi. Lebih jauh, investasi diharapkan menciptakan hubungan ekonomi yang saling menguntungkan antara investor, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Karena itu, DPMPTSP juga memperluas promosi potensi daerah melalui berbagai forum investasi. Salah satu peluang yang diperkenalkan adalah industri pengolahan tepung ikan melalui proyek IPRO (Investment Project Ready to Offer) Industri Pengolahan Tepung Ikan.
Editor : Engkos Kosasih
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya






