“Kita lakukan pendekatan persuasif, nanti temen-temen di Samsat akan mengunjungi perusahaan yang memiliki tunggakan,” pungkasnya.
Sementara Sekretaris Daerah Banten, Deden Apriandhi mengatakan, Pemprov Banten, tidak ingin pendekatan penagihan pajak semata-mata dibangun melalui ancaman sanksi.
Pemerintah mengutamakan tumbuhnya kesadaran perusahaan untuk memenuhi kewajiban sebagai bagian dari kepatuhan terhadap aturan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Alhamdulillah kalau diundang begini, mudah-mudahan itu bentuk kepatuhan, bukan bentuk ketakutan. Karena pajak itu harus karena kepatuhan, bukan karena ketakutan,” ujarnya.
Menurut Deden, pendataan kewajiban perusahaan tidak hanya berkaitan dengan PKB. Pemerintah juga akan menelusuri potensi penerimaan dari Pajak Air Permukaan dan MBLB berdasarkan data yang dimiliki Bapenda.
Perusahaan yang belum memenuhi kewajiban akan ditindaklanjuti melalui pendekatan langsung.
“Yang pasti kewajiban mereka dulu kita kejar,” pungkas Deden.
Editor : Andre S Negara
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya






