Kegiatan itu disaksikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Setya Nugraha, serta Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Ely Kusumastuti.
Ketua DPRD Provinsi Banten Fahmi Hakim mengatakan, upaya membangun pemerintahan yang bersih harus menjadi tanggung jawab bersama, termasuk lembaga legislatif yang memiliki fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Menurut dia, integritas tidak cukup diwujudkan melalui pernyataan komitmen, tetapi harus tercermin dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan secara transparan, bertanggung jawab, serta mengutamakan kepentingan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“DPRD Banten berkomitmen untuk terus memperkuat integritas dan mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Pencegahan korupsi membutuhkan kolaborasi seluruh pihak serta konsistensi dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab masing-masing,” ujar Fahmi.
Ia menekankan, sinergi antara legislatif dan eksekutif diperlukan agar seluruh tahapan penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari penyusunan perencanaan hingga pelaksanaan anggaran, berjalan sesuai ketentuan.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya






