Namun, persoalan lebih besar terlihat pada kasus gizi kurang. Dalam periode yang sama, Dinkes mencatat sebanyak 4.006 anak atau sekitar 3,6 persen dari total sasaran balita mengalami gizi kurang.
Dari jumlah tersebut, baru 606 balita yang mendapatkan intervensi Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan berbasis pangan lokal selama 56 hari melalui anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas.
Keterbatasan anggaran disebut menjadi salah satu kendala sehingga intervensi belum menjangkau seluruh balita yang mengalami gizi kurang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Jumlah gizi kurang dari Januari sampai dengan September 2026 sebanyak 4.006 anak dari 111.567 balita. Namun, belum semua mendapat intervensi gizi berupa PMT pemulihan pangan lokal selama 56 hari karena keterbatasan anggaran. Baru sebanyak 606 balita yang mendapatkan intervensi,” tutur Efrizal.
Ia menambahkan, penanganan tersebut dapat diintegrasikan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya bagi kelompok sasaran 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Data tersebut menunjukkan bahwa pemerataan intervensi gizi masih menjadi tantangan bagi Pemkab Serang. Dari 4.006 balita yang tercatat mengalami gizi kurang, baru 606 anak yang memperoleh PMT pemulihan selama 56 hari.
Artinya, masih terdapat 3.400 balita yang belum mendapatkan intervensi melalui program tersebut berdasarkan data yang disampaikan Dinkes.
Karena itu, kolaborasi lintas sektor perlu diikuti dukungan anggaran yang memadai, pendataan yang akurat, serta pemantauan berkala agar balita yang membutuhkan penanganan tidak terlewatkan.
Keberhasilan menekan stunting dan gizi buruk tidak hanya diukur dari jumlah program yang dijalankan, tetapi juga dari sejauh mana intervensi benar-benar menjangkau anak-anak yang membutuhkan. (ADV)
Editor : Engkos Kosasih
