PDIP Walk Out di Paripurna APBD 2027 Kabupaten Serang, Pengamat: Ingin Jadi Oposisi tapi Setengah Hati

TOTALBANTEN.COM, SERANG - Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Kabupaten Serang memilih walk out dari rapat paripurna penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi terhadap Raperda APBD Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2027. Empat anggota Fraksi PDIP meninggalkan ruang rapat setelah Bupati Serang tidak hadir dalam agenda tersebut. Jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi kemudian dibacakan oleh Wakil Bupati Serang. Rapat tetap dilanjutkan karena jumlah anggota DPRD yang hadir memenuhi kuorum. Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul menilai walk out tersebut tidak mengubah jalannya paripurna. Menurutnya, aksi tersebut lebih menunjukkan simbol sikap politik daripada memberikan pengaruh terhadap proses persidangan. 'Ya sia-sia. Itu kan hanya simpati publik saja. Mereka sebenarnya mau menggulirkan simpati publik, tapi setengah hati. Mereka ingin jadi oposisi, tapi setengah hati,' kata Adib, Jumat (2/10/2026). Menurut Adib, jika Fraksi PDIP hendak menunjukkan posisi sebagai oposisi, sikap tersebut semestinya ditunjukkan melalui konsistensi dalam mengawal proses pembahasan, bukan hanya dengan meninggalkan ruang sidang. Apalagi, walk out tersebut tidak menghentikan paripurna. Rapat tetap berjalan karena jumlah anggota DPRD yang hadir memenuhi kuorum. 'Enggak memengaruhi jalannya sidang juga. Esensinya tetap saja, tetap kuorum, tetap bisa menghasilkan keputusan,' ujarnya. Adib mengatakan persoalan yang lebih substantif justru berada pada ketidakhadiran Bupati Serang dalam rapat tersebut. Menurutnya, ketidakhadiran kepala daerah itulah yang seharusnya dipertanyakan secara terbuka, bukan sekadar direspons dengan meninggalkan ruang paripurna. 'Yang perlu dipertanyakan itu enggak usah walk out, Bupati itu ke mana? Kan gampang saja sebetulnya, dan pasti ada alasannya,' katanya. Ia menilai Fraksi PDIP sebenarnya memiliki ruang untuk tetap berada dalam forum sekaligus menyampaikan kritik mengenai ketidakhadiran Bupati dan mempertanyakan jawaban pemerintah daerah terkait pandangan fraksi. 'Kalau mereka berpikir bahwa sidang itu karena memperjuangkan aspirasi rakyat, ya tetap hadir saja,' ujarnya. Bagi Adib, forum paripurna justru menjadi ruang untuk menguji secara langsung sikap dan jawaban pemerintah daerah terhadap berbagai persoalan yang berkaitan dengan APBD 2027. Karena itu, ia menilai keputusan walk out tidak serta-merta memperkuat posisi politik PDIP sebagai oposisi. Bahkan, ia menyebut aksi tersebut sebagai sikap politik yang belum menunjukkan konsistensi. 'Kalau mereka main walk out saja sebenarnya childish, kekanak-kanakan. Itu suka politik begitu,' pungkas Adib. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Serang Bahrul Ulum menyatakan menghormati pilihan anggota Fraksi PDIP untuk mengikuti atau tidak mengikuti rapat. 'Pertama saya menghormati hak yang melekat pada anggota Fraksi PDIP. Itu hak teman-teman PDIP dalam mengikuti atau tidak mengikuti,' kata Ulum. Ulum menjelaskan rapat tetap dilanjutkan karena jumlah anggota DPRD yang hadir memenuhi kuorum. Menurutnya, ketidakhadiran Bupati dalam paripurna tersebut juga harus dilihat berdasarkan agenda rapat. 'Substantif dari kehadiran bupati itu adalah dalam konteks paripurna yang agendanya adalah pengambilan keputusan. Kalau paripurnanya pengambilan keputusan maka wajib bupati dan wakil bupati hadir. Tapi jika di luar paripurna pengambilan keputusan bisa salah satu di antara mereka,' ujarnya. Menurut Ulum, secara kelembagaan Bupati telah memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi. Karena memiliki agenda lain, jawaban tersebut kemudian dibacakan oleh Wakil Bupati. 'Dalam konteks jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi dalam paripurna kali ini bupati secara kelembagaan sudah memberikan jawaban itu. Namun karena ada agenda lain maka kemudian jawaban bupati itu dibacakan oleh Pak Wakil Bupati,' katanya. Ulum juga merujuk Tata Tertib DPRD Kabupaten Serang Pasal 106 terkait kehadiran kepala daerah dalam rapat paripurna. 'Secara regulasi itu sah sebagaimana yang tertuang dalam tata tertib DPRD di Pasal 106 menyatakan bahwa hanya agenda paripurna pengambilan keputusan lah yang wajib dihadiri oleh bupati dan wakil bupati,' tutur Ulum.