Pemerintah daerah dinilai perlu memperkuat anggaran preventif dan mitigasi, terutama karena Kabupaten Serang memiliki wilayah pesisir yang menghadapi berbagai risiko kebencanaan, termasuk gempa bumi dan potensi tsunami.
Fraksi PDI Perjuangan meminta isu risiko gempa dan tsunami dimasukkan secara serius ke dalam perencanaan daerah.
Program BPBD juga diminta diperkuat, mulai dari pemetaan risiko, sistem peringatan dini, sarana komunikasi darurat, jalur dan titik evakuasi, simulasi berkala, penguatan logistik serta peralatan penyelamatan hingga edukasi kepada masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Jangan sampai Kabupaten Serang baru menghitung kebutuhan anggaran ketika bencana sudah terjadi. Risiko megathrust harus dihitung sejak sekarang karena biaya mitigasi jauh lebih terencana dibandingkan biaya penanganan setelah bencana,” kata Azmi.
Fraksi PDI Perjuangan juga meminta penjelasan konkret mengenai total anggaran BPBD 2027, termasuk porsi yang secara khusus dialokasikan untuk mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi gempa maupun tsunami.
Anggaran Sampah Rp6,5 Miliar Dipertanyakan
Persoalan persampahan juga masuk dalam daftar sorotan Fraksi PDI Perjuangan.
Pemkab Serang sebelumnya menyampaikan dukungan penanganan sampah, termasuk pematangan lahan untuk pembangunan PSEL Cilowong serta dukungan armada, membutuhkan anggaran sekitar Rp6,5 miliar.
Namun, Fraksi PDI Perjuangan meminta agar penggunaan anggaran tersebut memiliki perencanaan dan target yang jelas.
Fraksi mempertanyakan besaran investasi, pihak pengelola, skema operasional, offtaker, kapasitas sampah yang mampu diserap hingga manfaat ekonomi yang akan diterima Kabupaten Serang.
“Jangan sampai pemerintah daerah mengeluarkan anggaran besar tetapi persoalan persampahan masyarakat tidak kunjung selesai,” tegasnya.
Hibah Rp82,8 Miliar dan Bansos Rp5,5 Miliar Disorot
Belanja hibah sebesar Rp82,880 miliar dan belanja bantuan sosial sebesar Rp5,589 miliar juga tidak luput dari sorotan.
Fraksi PDI Perjuangan meminta seluruh belanja tersebut dipastikan tepat sasaran, transparan, akuntabel serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah daerah juga diminta menyampaikan daftar penerima, tujuan pemberian, indikator manfaat serta mekanisme pengawasannya kepada DPRD.
Sementara itu, belanja transfer direncanakan mencapai Rp543,998 miliar atau meningkat sekitar Rp31,465 miliar atau 6,14 persen.
Fraksi PDI Perjuangan meminta peningkatan anggaran transfer benar-benar berdampak terhadap pelayanan dan pembangunan di tingkat desa.
Penulis
Editor : Engkos Kosasih
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
