Minta Sengketa Tanah Pura Bali Diselesaikan, Akamsi Unjuk Rasa di Kantor ATR/BPN

TOTALBANTEN.COM, JAKARTA - Ratusan massa Angkatan Pergerakan Mahasiswa Indonesia (AKAMSI) mendatangi Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Jakarta, Rabu (2/9/2026). Mereka menuntut pemerintah membongkar persoalan di balik pembongkaran Pura Sambiyangan dan Pura Ketapang Kembar di Sanur, Denpasar, Bali, yang disebut berkaitan dengan sengketa tanah dan status Hak Guna Bangunan (HGB). Sekitar 300 massa aksi mendesak Menteri ATR/Kepala BPN meninjau kembali status HGB Nomor 70 dan HGB Nomor 71 Desa Sanur yang tercatat atas nama PT Restu Maharani. Kedua HGB tersebut disebut akan berakhir pada 29 September 2026. AKAMSI menilai persoalan tersebut tidak dapat dipandang sebatas sengketa pertanahan atau perkara pidana dan perdata. Sebab, dua objek yang dibongkar merupakan tempat ibadah umat Hindu yang disebut telah berdiri jauh sebelum Indonesia merdeka. Kedua pura tersebut berada di Jalan Kesumasari, Banjar/Lingkungan Semawang, Desa Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali. Menurut AKAMSI, keberadaan Pura Sambiyangan dan Pura Ketapang Kembar berkaitan erat dengan sejarah, adat, identitas, serta kehidupan spiritual masyarakat setempat. Namun, dalam perkembangan sengketa tanah di kawasan tersebut, kedua pura itu disebut telah dibongkar. 'Namun, dalam perkembangan sengketa tanah di kawasan tersebut, kedua pura yang menjadi saksi bisu perjalanan sejarah bangsa ini justru dibongkar dan dirobohkan,' ujar Koordinator Aksi AKAMSI, Rahbar Ayatullah Khomeini Enggoa. Rahbar menilai pembongkaran dua tempat ibadah tersebut merupakan persoalan serius yang harus diusut secara menyeluruh. AKAMSI menduga terdapat persoalan penguasaan dan status tanah yang berkaitan dengan keberadaan kedua pura tersebut. Berdasarkan penelusuran yang disampaikan AKAMSI, lahan lokasi Pura Sambiyangan dan Pura Ketapang Kembar kini menjadi objek sengketa yang berkaitan dengan penerbitan HGB Nomor 70 dan HGB Nomor 71 Desa Sanur. HGB Nomor 70 disebut memiliki luas sekitar 39.780 meter persegi, sedangkan HGB Nomor 71 memiliki luas sekitar 6.940 meter persegi. Kedua HGB tersebut disebut atas nama PT Restu Maharani dan diterbitkan berdasarkan SK Wali Kota Denpasar Nomor 423 tertanggal 23 Mei 1996. AKAMSI menyebut hak atas tanah tersebut kemudian dialihkan kepada PT Kartika Sanur Cemerlang. Organisasi tersebut juga menyampaikan dugaan bahwa tanah dan HGB dimaksud pernah ditelantarkan serta dijadikan agunan pinjaman kepada pihak perbankan. Atas kondisi tersebut, AKAMSI meminta pemerintah tidak menerbitkan hak baru ataupun memperpanjang HGB sebelum seluruh persoalan mengenai status tanah, peralihan hak, serta keberadaan tempat ibadah dan situs sejarah tersebut mendapatkan kepastian hukum. 'Kami menuntut dibatalkannya HGB 70 dan 71 atas nama PT Restu Maharani yang akan habis masa berlakunya pada 29 September 2026. Dan tidak memperpanjang SK HGB karena tanah tersebut tanah milik adat berdasarkan bukti keberadaan dua pura,' jelas Rahbar. Selain mendesak Menteri ATR/Kepala BPN, AKAMSI juga meminta Kapolri melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang dinilai bertanggung jawab atas persoalan tersebut. Mereka menyoroti dugaan penguasaan fisik atas lahan yang disebut sebagai tanah adat hingga berujung pada rusak atau musnahnya Pura Sambiyangan dan Pura Ketapang Kembar. AKAMSI menilai dugaan tersebut tidak boleh dibiarkan karena menyangkut kepastian hukum pertanahan sekaligus keberadaan tempat ibadah dan situs yang memiliki nilai sejarah bagi masyarakat adat. Massa juga meminta pemerintah menahan penerbitan hak baru atas peralihan kepada PT Kartika Sanur Cemerlang sampai status tanah dan seluruh persoalan hukum dinyatakan terang. AKAMSI menegaskan tanah yang memiliki keterkaitan dengan tempat ibadah dan situs sejarah tidak semestinya semata-mata diperlakukan sebagai objek komersial. Mereka juga menyerahkan pengaduan masyarakat dan meminta perlindungan hukum kepada Kapolri serta Menteri ATR/BPN. 'Kami meminta pemerintah dan aparat penegak hukum mengambil langkah tegas serta memastikan perlindungan terhadap situs sejarah dan tempat ibadah,' tandas Rahbar.