Fraksi PDI Perjuangan Kawal Perubahan APBD Kabupaten 2026

TOTALBANTEN.COM, SERANG - Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2026 tidak hanya menyangkut penyesuaian struktur pendapatan dan belanja. Perubahan tersebut juga menjadi momentum untuk memastikan kebijakan anggaran tetap diarahkan pada kebutuhan masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal itu menjadi salah satu perhatian Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Serang ketika menyampaikan pandangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2026. Pandangan tersebut disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Serang dari Fraksi PDI Perjuangan, Joko Santoso, dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Serang, Rabu (2/9/2026). Dalam pandangannya, Fraksi PDI Perjuangan mencermati perubahan postur fiskal Kabupaten Serang, baik pada sisi pendapatan maupun belanja daerah. Berdasarkan rancangan perubahan APBD, pendapatan daerah meningkat dari sebelumnya Rp3,240 triliun menjadi Rp3,345 triliun. Kenaikan tersebut mencapai sekitar Rp105 miliar atau 3,27 persen. Kenaikan juga terjadi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari Rp1,150 triliun menjadi Rp1,174 triliun atau bertambah sekitar Rp23,8 miliar. Sementara pendapatan transfer meningkat dari Rp2,078 triliun menjadi Rp2,159 triliun atau naik sekitar Rp81,4 miliar. Adapun lain-lain pendapatan daerah yang sah meningkat dari Rp11,8 miliar menjadi Rp12,3 miliar. Pada sisi belanja, anggaran Kabupaten Serang mengalami peningkatan dari Rp3,341 triliun menjadi Rp3,468 triliun. Dengan demikian, terdapat penambahan sekitar Rp127 miliar. Perubahan tersebut dinilai perlu dikawal agar peningkatan kapasitas anggaran tidak berhenti pada perubahan angka dalam dokumen APBD. Fraksi PDI Perjuangan mendorong agar tambahan ruang fiskal tersebut diterjemahkan ke dalam program yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Salah satu perhatian yang disampaikan berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Peningkatan pendapatan daerah, menurut Fraksi PDI Perjuangan, perlu diikuti kebijakan belanja yang memperkuat pembangunan infrastruktur serta fasilitas publik yang dibutuhkan masyarakat. 'Perubahan APBD harus benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Serang,' menjadi salah satu penegasan dalam pandangan Fraksi PDI Perjuangan. Orientasi tersebut juga berkaitan dengan pelaksanaan program pemerintah daerah. Dengan waktu pelaksanaan APBD 2026 yang semakin terbatas, Fraksi PDI Perjuangan mendorong Pemerintah Kabupaten Serang mempercepat realisasi program dan kegiatan pada setiap Organisasi Perangkat Daerah. Target pendapatan dan belanja yang telah ditetapkan perlu diikuti dengan perencanaan dan pelaksanaan yang optimal. Program yang belum berjalan sesuai rencana, termasuk belanja modal, perlu dievaluasi sehingga anggaran yang tersedia dapat digunakan secara efektif. Perhatian yang sama diberikan terhadap tingkat penyerapan anggaran. Apabila terdapat OPD atau kegiatan dengan serapan rendah, pemerintah daerah didorong melakukan evaluasi terhadap penyebabnya. Anggaran yang belum dapat direalisasikan secara optimal dapat ditata kembali agar penggunaannya lebih sesuai dengan program prioritas. Bagi Fraksi PDI Perjuangan, efektivitas APBD tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya anggaran yang dialokasikan. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana anggaran tersebut direalisasikan menjadi program dan pelayanan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain persoalan APBD, dalam pandangan umumnya Fraksi PDI Perjuangan turut menyoroti penataan aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang. Joko Santoso menekankan pentingnya proses promosi, rotasi dan mutasi ASN dilakukan secara transparan dengan mempertimbangkan kapasitas, integritas dan kompetensi profesional. Penempatan pejabat dalam struktur pemerintahan, menurut dia, perlu disesuaikan dengan kemampuan dan kompetensi masing-masing aparatur. Penataan tersebut dinilai penting karena kualitas sumber daya aparatur berkaitan dengan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Fraksi PDI Perjuangan juga menegaskan bahwa pembahasan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Serang 2026 tidak semestinya berhenti sebagai proses administratif. Setiap perubahan struktur anggaran perlu dibahas secara cermat dengan mempertimbangkan kebutuhan program, kemampuan fiskal dan manfaat bagi masyarakat. Pendalaman pembahasan dilakukan melalui Badan Anggaran DPRD Kabupaten Serang bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah serta rapat komisi dengan OPD mitra kerja. Melalui proses tersebut, Fraksi PDI Perjuangan mendorong agar Perubahan APBD Kabupaten Serang 2026 menghasilkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran dan dapat mendukung peningkatan pelayanan publik. Bagi Fraksi PDI Perjuangan, APBD pada akhirnya bukan sekadar dokumen keuangan pemerintah daerah. Anggaran merupakan instrumen pembangunan yang harus dikawal sejak pembahasan hingga pelaksanaan agar setiap rupiah yang dikelola pemerintah daerah memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat Kabupaten Serang. (ADV)