Nelayan Kota Serang Protes Alokasi Insentif Pajak dan Retribusi Rp21,76 Miliar; Harusnya Gaji Saja Cukup

TOTALBANTEN.COM, SERANG - Bagi seorang nelayan di Kota Serang seperti Sumantri, membayar pajak adalah kewajiban yang tak bisa ditawar, meski penghasilannya pas-pasan dan kebutuhan hidup terus bertambah. Karena itu, ketika mengetahui Pemerintah Kota Serang mengalokasikan puluhan miliar rupiah untuk insentif pemungutan pajak dan retribusi, ia mempertanyakan urgensi penggunaan uang rakyat tersebut. Berdasarkan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kota Serang mengalokasikan sekitar Rp21,76 miliar untuk insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp1,86 miliar dialokasikan untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang. Di sisi lain, anggaran untuk belanja bantuan sosial bagi warga miskin lebih rendah hanya sekitar Rp543,8 juta. Perbandingan itulah yang menyulut perhatian Sumantri. Bagi Sumantri, persoalannya bukan semata-mata soal besar atau kecilnya anggaran. Ia ingin belanja pemerintah lebih dekat dengan kebutuhan warga yang masih menghadapi kesulitan ekonomi. Ia pun mempertanyakan pemberian insentif kepada kepala daerah yang telah memperoleh penghasilan sebagai pejabat publik. 'Seharusnya mah hal seperti itu enggak masuk ke mereka, karena dia pun dari gaji sudah cukup. Buat apa mengharapkan insentif seperti itu,' katanya, Kamis (13/8/2026). Menurut dia, kebutuhan masyarakat masih cukup besar. Kelompok seperti nelayan, kata dia, masih membutuhkan perhatian pemerintah, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar. 'Kalau melihat kondisi nelayan seharusnya dia punya hati, turun. Kita kan memintanya enggak muluk-muluk, tidak harus besar. Kalau bantuan buat nelayan, berupa sembako apa pun itu,' kata Sumantri. Meski mempertanyakan penggunaan anggaran tersebut, Sumantri mengaku tetap menjalankan kewajibannya sebagai warga negara. Pajak tetap ia bayar. Sebab, menurut dia, kepatuhan membayar pajak merupakan kewajiban masyarakat. Ia hanya berharap uang yang dikumpulkan dari masyarakat itu digunakan dengan lebih bijaksana. 'Kita untuk kesehariannya saja sebenarnya harus bayar pajak dan kita harus patuh pajak. Harapan ke depannya lebih semaksimal mungkin, kalau bisa lebih bijaksana,' pungkasnya. Uang Pajak untuk Insentif Pada 2026, Pemerintah Kota Serang menargetkan penerimaan pajak daerah sebesar Rp409 miliar. Dari target tersebut, sekitar Rp18,9 miliar dialokasikan untuk insentif pemungutan pajak daerah bagi ASN serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang. Nilai itu setara sekitar 4,61 persen dari target pajak daerah. Dari Rp18,9 miliar tersebut, sekitar Rp17,61 miliar dialokasikan untuk ASN. Sementara sekitar Rp1,30 miliar dialokasikan untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang. Selain itu, Pemerintah Kota Serang juga mengalokasikan anggaran untuk insentif pemungutan retribusi daerah. Dari target retribusi daerah sebesar Rp135 miliar, sekitar Rp2,85 miliar dialokasikan untuk insentif pemungutan retribusi. Rinciannya, sekitar Rp2,29 miliar untuk ASN dan Rp557,72 juta untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang. Jika digabungkan, alokasi insentif pemungutan pajak dan retribusi mencapai sekitar Rp21,76 miliar. Dari jumlah itu, sekitar Rp19,90 miliar diperuntukkan bagi ASN, sedangkan sekitar Rp1,86 miliar dialokasikan untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang. Secara aturan, pemberian insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah memiliki dasar hukum. Salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu, pengelolaan keuangan daerah juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Respon Wali Kota Serang Wali Kota Serang Budi Rustandi tidak membantah adanya alokasi anggaran tersebut. Namun, ia meminta agar publik membedakan antara alokasi anggaran dan realisasi pembayaran. Budi mengatakan, angka Rp1,86 miliar untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota merupakan alokasi dalam APBD Murni TA 2026. Angka tersebut, kata dia, tidak serta-merta berarti uang itu telah diterima atau dicairkan. 'Perlu kami luruskan bahwa angka tersebut merupakan alokasi anggaran dalam APBD Murni TA 2026, bukan berarti Wali Kota dan Wakil Wali Kota telah menerima atau mencairkan uang sebesar Rp1,86 miliar,' kata Budi. Menurut Budi, angka tersebut berubah dalam Rancangan APBD Perubahan tahun 2026. Target penerimaan pajak dan retribusi meningkat menjadi Rp571 miliar. Sementara alokasi insentif pajak dan retribusi menurun menjadi Rp1,06 miliar. Angka itu terdiri atas insentif pajak sebesar Rp822 juta dan insentif retribusi sebesar Rp244 juta. Budi menjelaskan, penganggaran insentif berpedoman pada PP Nomor 69 Tahun 2010. Kenaikan target pendapatan tidak otomatis membuat alokasi insentif ikut meningkat. 'Kenaikan target pendapatan tidak serta-merta membuat alokasi insentif harus meningkat, karena besaran insentif tidak harus menggunakan batas maksimal yang diperkenankan dalam ketentuan,' ujarnya. Budi menegaskan bahwa angka yang tercantum dalam APBD merupakan alokasi anggaran, bukan otomatis menjadi uang yang telah diterima oleh penerima insentif. 'Jangan sampai angka alokasi anggaran dipersepsikan sebagai uang yang sudah diterima oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Kami berharap informasi terkait anggaran dapat disampaikan secara utuh dan proporsional agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru di masyarakat,' pungkasnya.