Ketika Rp55,47 Miliar APBD Banten Mengalir untuk Tenaga Ahli, Data Masih Samar

TOTALBANTEN.COM, SERANG - Besarnya anggaran tenaga ahli di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten bukan hanya menyisakan pertanyaan mengenai kebutuhan dan efektivitas belanja. Persoalan lain yang tak kalah penting adalah sulitnya publik memperoleh informasi yang utuh mengenai siapa saja yang dibayar, pekerjaan yang dilakukan, serta mekanisme perekrutannya. Pada 2026, Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan sekitar Rp55,47 miliar untuk belanja tenaga ahli. Anggaran itu tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) dan tercatat dalam 184 paket pekerjaan. Namun, ketika besarnya anggaran tersebut dipertanyakan, informasi mengenai tenaga ahli yang dibiayai dari APBD belum mudah ditelusuri secara terbuka. Persoalan itu kembali mencuat setelah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Banten melakukan audiensi dengan Sekretariat DPRD Banten dan DPUPR Banten setelah sebelumnya melakukan audiensi dengan Diskominfo, Selasa (11/8/2026). Mereka mempertanyakan data tenaga ahli sekaligus dasar penganggaran yang digunakan. Berdasarkan data postur APBD 2026 yang diperoleh, Sekretariat DPRD Banten menjadi salah satu OPD dengan alokasi belanja tenaga ahli terbesar, yakni sekitar Rp19,294 miliar. Anggaran serupa juga tersebar di sejumlah OPD. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian mendapat sekitar Rp6,359 miliar; Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp5,571 miliar; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp4,988 miliar; serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Rp2,690 miliar. Alokasi lainnya antara lain terdapat pada Badan Pendapatan Daerah sekitar Rp2,392 miliar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp1,909 miliar, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rp1,888 miliar, Dinas Kesehatan Rp1,702 miliar, serta sejumlah OPD lainnya. Data berbeda Di tengah besarnya anggaran tersebut, persoalan transparansi data menjadi semakin penting karena terdapat perbedaan informasi mengenai jumlah tenaga ahli. Koordinator BEM Nusantara Banten, M Qolby Yusuf, mengatakan pihaknya memperoleh data dari BPKAD Banten yang menyebut terdapat 673 tenaga ahli di Sekretariat DPRD Banten dengan anggaran sekitar Rp19,294 miliar. 'Kami mendapatkan data untuk tenaga ahli di Setwan ada 673 orang dengan anggaran sebesar Rp19,294 miliar. Bagaimana ini kejelasannya?' kata Qolby saat audiensi di ruang Sekretaris DPRD Banten. Menurut dia, mahasiswa tidak hanya mempertanyakan jumlah tenaga ahli dan besaran anggarannya. Mereka juga ingin mengetahui proses perekrutan, besaran pembayaran, latar belakang pendidikan, bidang keahlian, hingga identitas tenaga ahli yang menggunakan anggaran publik. 'Kami juga ingin tahu bagaimana mekanisme perekrutannya, pembayaran gajinya, keahliannya, pendidikannya, nama-namanya siapa saja. Karena ini untuk kepentingan publik agar transparansi informasi ini berjalan,' ujarnya. Sekretaris DPRD Banten Subhan Seriabudhi memberikan penjelasan berbeda. Menurut dia, data yang diterima BEM Nusantara dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten tidak sesuai dengan kondisi di Sekretariat DPRD. 'Tadi disebutkan ada 673 orang tenaga ahli, sebenarnya di DPRD hanya ada 204 tenaga ahli. Untuk anggarannya juga enggak sampai Rp19,294 miliar, tetapi hanya Rp16,270 miliar. Itu pun untuk 901 kegiatan,' kata Subhan. Ia menjelaskan, keberadaan tenaga ahli disesuaikan dengan kebutuhan anggota DPRD dan prosesnya dilakukan melalui pembahasan serta evaluasi. Menurut dia, tenaga ahli di DPRD Banten juga harus memenuhi ketentuan pendidikan minimal strata satu. 'Jadi tenaga ahli ini sesuai kebutuhan dari anggota DPRD Banten dan semuanya berdasarkan pembahasan dan evaluasi. Saya juga pastikan semua tenaga ahli di DPRD Banten pendidikannya minimal S1,' ujarnya. Penjelasan tersebut belum sepenuhnya menjawab pertanyaan mengenai bagaimana publik dapat memeriksa data tenaga ahli secara menyeluruh. Jika terdapat perbedaan antara data anggaran yang tercantum dalam dokumen APBD dan data jumlah tenaga ahli yang disampaikan kepada publik, maka diperlukan penjelasan mengenai sumber data, dasar perhitungan, serta rincian kegiatan yang menjadi dasar pembayaran. Rp55,47 miliar dan persoalan keterbukaan Persoalan di Sekretariat DPRD Banten menjadi bagian dari masalah yang lebih luas. Belanja tenaga ahli di lingkungan Pemprov Banten pada 2026 mencapai sekitar Rp55,47 miliar. Angka tersebut meningkat dibandingkan dua tahun sebelumnya. Pada 2024, anggaran tenaga ahli sekitar Rp38 miliar. Setahun kemudian meningkat menjadi Rp52,38 miliar. Pada 2026, alokasi kembali bertambah menjadi Rp55,47 miliar. Kenaikan tersebut terjadi ketika total APBD justru mengalami penurunan. Pada 2024, APBD Banten sekitar Rp11,73 triliun. Angka itu turun menjadi Rp10,50 triliun pada 2025 dan kembali turun menjadi sekitar Rp10,27 triliun pada 2026. Sebaliknya, anggaran tenaga ahli terus meningkat. Persoalan transparansi menjadi semakin relevan karena belanja tersebut tersebar di banyak OPD dengan jenis pekerjaan yang beragam. Tenaga ahli digunakan antara lain untuk bidang teknologi informasi, survei, konstruksi, perlindungan perempuan dan anak, pendampingan sosial, hingga pekerjaan teknis lainnya. Dari penelusuran sebelumnya, sedikitnya terdapat 258 tenaga ahli bidang teknologi informasi dan survei pada delapan OPD. Mereka antara lain berada di Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kominfo, DPMPTSP, Dispora, Dinas Pariwisata, Dinas ESDM, Sekretariat Daerah, dan Bapenda. Jumlah tersebut belum mencakup tenaga ahli pada bidang lainnya. Dengan anggaran puluhan miliar rupiah, pertanyaan publik bukan semata-mata apakah tenaga ahli memang dibutuhkan. Pertanyaan berikutnya adalah siapa yang bekerja, untuk pekerjaan apa, berapa lama, dengan keluaran seperti apa, dan berapa biaya yang dibayarkan untuk setiap pekerjaan tersebut. Kejelasan itu penting karena sebagian besar OPD telah memiliki aparatur sipil negara yang menjalankan fungsi perencanaan, pengawasan, penelitian, maupun penyusunan kebijakan. Ketika pemerintah menggunakan tenaga ahli dari luar organisasi, publik berhak mengetahui alasan kebutuhan tersebut dan hasil pekerjaan yang dihasilkan. Kontrak dan laporan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banten Arlan Marzan sebelumnya menjelaskan bahwa penggunaan tenaga ahli berkaitan dengan kebutuhan personel dan keahlian tertentu yang belum terpenuhi oleh pegawai yang tersedia. Menurut dia, berdasarkan analisis beban kerja, terdapat kebutuhan sekitar 76 personel pelaksana. Namun, kebutuhan tersebut membutuhkan keahlian khusus, antara lain lingkungan dan geografi yang berkaitan dengan data spasial. 'Kurang. Jadi berdasarkan analisa beban kerja, itu didapatkan bahwa terdapat kebutuhan dari teman-teman itu untuk pelaksana kurang lebih 76 personel. Dan ini personelnya juga harus benar-benar memiliki keahlian spesifik,' ujar Arlan. Karena kebutuhan tersebut belum seluruhnya dapat dipenuhi oleh pegawai, Dinas PUPR melengkapinya melalui konsultan individu atau tenaga ahli. Mengenai mekanisme pembayaran, Arlan mengatakan pekerjaan tenaga ahli didasarkan pada kontrak dengan jangka waktu yang berbeda-beda. Ada yang tiga bulan, lima bulan, tujuh bulan, hingga sembilan bulan. 'Setiap bulan, tenaga ahli diwajibkan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai kontrak,' pungkas Arlan.