“Kami menantang Gubernur Banten untuk membuka seluruh data belanja tenaga ahli Rp55,47 miliar kepada masyarakat. Jangan hanya menyampaikan angka, tetapi buka siapa orangnya, apa tugasnya, berapa honornya, dan apa hasil kerjanya. Karena uang itu berasal dari APBD, rakyat berhak tahu,” ujarnya.
Berdasarkan dokumen APBD Provinsi Banten, belanja jasa tenaga ahli meningkat dari sekitar Rp38 miliar pada 2024 menjadi Rp52,38 miliar pada 2025, kemudian kembali naik menjadi Rp55,47 miliar pada APBD 2026.
Di sisi lain, total APBD Provinsi Banten justru mengalami penurunan dari Rp11,73 triliun pada 2024 menjadi Rp10,50 triliun pada 2025, lalu kembali turun menjadi Rp10,27 triliun pada 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Qolby, kondisi tersebut seharusnya membuat pemerintah lebih cermat dalam menentukan skala prioritas anggaran.
Editor : Engkos Kosasih
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
