“Termasuk apa indikator belanja tenaga ahli naik? Apakah berdasarkan kebutuhan, output-nya atau dampaknya? Ini yang harus dijelaskan,” ujarnya.
Dari hasil penelusuran dokumen APBD, anggaran Rp55,47 miliar tersebut tersebar dalam 184 paket pekerjaan tenaga ahli, mulai dari tenaga ahli bidang pemerintahan, hukum, perencanaan, teknologi informasi, hingga tenaga ahli konstruksi untuk mendukung pelaksanaan proyek pembangunan fisik.
Selain itu, terdapat pula alokasi tenaga ahli untuk fraksi-fraksi DPRD Provinsi Banten dengan nilai mencapai sekitar Rp4,5 miliar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Tenaga ahli itu fungsinya khusus memberikan masukan teknis dan strategis karena kompetensi tersebut tidak tersedia di OPD atau ASN belum menguasainya,” katanya.
Karena itu, menurut dia, pemerintah harus mampu memastikan bahwa setiap tenaga ahli yang direkrut memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan organisasi dan bekerja berdasarkan target yang terukur.
Editor : Imam Maulana
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
