Ia menegaskan, rapat paripurna merupakan forum resmi yang membahas kepentingan publik. Karena itu, keterlambatan hingga gagalnya agenda akibat tidak kuorum berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat curiga bahwa kepentingan rakyat justru dikalahkan oleh kepentingan lain,” katanya.
Rapiudin juga mengingatkan bahwa anggota DPRD menerima gaji dan berbagai tunjangan yang bersumber dari uang negara, sehingga sudah semestinya menunjukkan profesionalisme dan disiplin dalam menjalankan tugas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut dia, kejadian tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius agar tidak terus berulang dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
“Mereka menerima gaji dan tunjangan yang bersumber dari uang rakyat. Karena itu, peristiwa seperti ini seharusnya menjadi evaluasi bersama,” ucapnya.
Kritik juga datang dari internal DPRD. Anggota DPRD Pandeglang dari Fraksi PPP, E. Supriadi, mengaku kecewa sekaligus malu kepada para tamu undangan yang telah hadir tepat waktu, sementara sidang tidak dapat dimulai.
Editor : Engkos Kosasih
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
