Ketika cuaca buruk datang dan gelombang tinggi membuat nelayan tidak bisa melaut, pemasukan keluarga ikut terhenti. Dalam kondisi seperti itu, memperbaiki atap bocor atau mengganti dinding rumah yang lapuk menjadi beban yang sulit dijangkau.
Di tengah realitas tersebut, Pulau Tunda seolah menjadi potret kecil tantangan pembangunan di wilayah kepulauan. Letaknya yang terpisah lautan membuat biaya pembangunan lebih mahal dibandingkan wilayah daratan. Mengangkut material bangunan membutuhkan waktu lebih lama dan ongkos yang tidak sedikit.
Karena itu, ketika tim dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Serang bersama perwakilan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman datang melakukan verifikasi rumah tidak layak huni (RTLH), kehadiran mereka membawa harapan baru bagi warga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mereka menyusuri gang-gang sempit di antara permukiman nelayan, mendatangi satu per satu rumah yang diusulkan mendapatkan bantuan. Sebanyak 17 unit rumah diverifikasi secara langsung.
Hasilnya menunjukkan bahwa kebutuhan sesungguhnya lebih besar dari yang diperkirakan sebelumnya.
Terdapat sedikitnya 37 rumah yang membutuhkan penanganan agar memenuhi standar hunian yang layak, aman, dan sehat.
Angka itu mungkin terlihat kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan perumahan di wilayah lain. Namun bagi Pulau Tunda yang luas wilayahnya terbatas dan jumlah penduduknya tidak sebesar daerah perkotaan, angka tersebut mewakili puluhan keluarga yang setiap hari hidup dengan berbagai keterbatasan.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Serang, Okeu Oktaviana, mengatakan pemerintah daerah berkomitmen memastikan masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan mendapatkan perhatian yang sama dalam program pembangunan perumahan.
Menurut Okeu, kondisi geografis Pulau Tunda yang terpisah dari daratan utama tidak boleh menjadi alasan warga kehilangan hak atas hunian yang layak.
Editor : Imam Maulana
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
