Sururi juga menilai kebijakan yang tidak didukung regulasi teknis yang memadai berisiko menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
“Di sisi lain, jangan sampai ada persepsi publik yang negatif terhadap ASN terkait insentif uang yang cukup besar,” kata dia.
Ia pun mengingatkan pemerintah daerah agar berhati-hati sebelum mengeksekusi kebijakan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pemerintah daerah seharusnya slow dan prudent, hati-hati dan cermat dalam mengambil keputusan, tidak terburu-buru mengeksekusi kebijakan insentif sebelum ada aturan teknis yang jelas,” ujarnya.
Simulasi Pembagian
Berdasarkan simulasi perhitungan sederhana, apabila anggaran insentif sekitar Rp34 miliar tersebut dibagikan kepada sekitar 60 pegawai Bapenda, mulai dari pejabat struktural, staf hingga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), maka setiap pegawai berpotensi menerima rata-rata sekitar Rp33 juta per bulan.
Dengan asumsi tersebut, potensi insentif yang diterima setiap pegawai dapat mencapai hampir Rp400 juta dalam satu tahun.
Perhitungan tersebut merupakan simulasi rata-rata dan tidak mencerminkan mekanisme resmi pembagian insentif yang sebenarnya.
Editor : Imam Maulana
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
