Operasional TPA Cipeucang Disegel KLH, Wali Kota Ajukan Diskresi Atasi Krisis Sampah

Sabtu, 20 Desember 2025 - 15:27

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) tengah mengevaluasi pemenuhan sanksi administratif terkait pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang, Tangerang Selatan.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) tengah mengevaluasi pemenuhan sanksi administratif terkait pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang, Tangerang Selatan.

TOTALBANTEN.COM, TANGERANG – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) tengah mengevaluasi pemenuhan sanksi administratif terkait pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang, Tangerang Selatan.

Di tengah penyegelan yang masih berlangsung, Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengajukan permohonan diskresi agar dapat kembali membuang sampah ke lokasi tersebut demi mengatasi tumpukan sampah di ruang publik.

BACA JUGA :  KLH Minta Kerjasama Antar Daerah Dioptimalkan Atasi Krisis Sampah Tangsel

Hal itu terungkap saat Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 Kementerian LH/BPLH, Hanifah Dwi Nirwana, meninjau kondisi terkini TPA Cipeucang pada Sabtu (20/12/2025)

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Tadi Pak Wali Kota menyampaikan permohonan kepada Bapak Menteri untuk mendapatkan diskresi, sehingga sampah-sampah yang sempat tertahan bisa masuk kembali ke sini (TPA Cipeucang) sambil menunggu kesiapan infrastruktur baru,” tutur Hanifah.

BACA JUGA :  Menteri LH dan Akademisi Minta Gubernur Andra Ikut Urus Krisis Sampah Tangsel

Penulis

Follow WhatsApp Channel totalbanten.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pansus DPRD Banten Kawal Penyertaan Modal Jamkrida Rp163,5 Miliar agar Berdampak bagi UMKM
Bupati Serang Jawab Enam Fraksi, Revisi RTRW dan Penyertaan Modal BPR Disorot Enam Fraksi, Begini Jawaban Bupati Serang
Enam Fraksi DPRD Kabupaten Serang Soroti Dua Raperda Usulan Bupati
RSDP Serang Evaluasi Layanan IGD untuk Perkuat Mutu Pelayanan Pasien
Bupati Serang Sasar Pemerataan Infrastruktur hingga Pelosok Desa, 26 Ruas Jalan Diusulkan ke Provinsi
Jalan Desa Jadi Prioritas, Pemkab Serang Perkuat Konektivitas dan Ekonomi Masyarakat
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Serang Molor Dua Jam, Fraksi PDI-P Enggan Bacakan Pandangan Umum
Kecewa Audiensi Ditunda, Aktivis KNPI Sisir Ruangan Pimpinan DPRD Pandeglang

Berita Terkait

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 10:08

Pansus DPRD Banten Kawal Penyertaan Modal Jamkrida Rp163,5 Miliar agar Berdampak bagi UMKM

Jumat, 23 Oktober 2026 - 18:30

Bupati Serang Jawab Enam Fraksi, Revisi RTRW dan Penyertaan Modal BPR Disorot Enam Fraksi, Begini Jawaban Bupati Serang

Jumat, 23 Oktober 2026 - 18:18

Enam Fraksi DPRD Kabupaten Serang Soroti Dua Raperda Usulan Bupati

Kamis, 22 Oktober 2026 - 21:59

RSDP Serang Evaluasi Layanan IGD untuk Perkuat Mutu Pelayanan Pasien

Kamis, 22 Oktober 2026 - 09:00

Bupati Serang Sasar Pemerataan Infrastruktur hingga Pelosok Desa, 26 Ruas Jalan Diusulkan ke Provinsi

Berita Terbaru

You cannot copy content of this page