TOTALBANTEN.COM, SERANG – Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Pemerintah Kabupaten Serang, Banten, diduga sebagai pungutan liar (pungli). Pasalnya, Pemkab Serang belum memperbarui Peraturan Daerah (Perda) terkait bangunan gedung.
Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung masih menggunakan istilah Izin Mendirikan Bangunan (IMB), bukan PBG. Artinya, Perda ini belum disesuaikan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Padahal, UU Cipta Kerja telah menggabungkan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, sehingga istilah IMB sudah tidak berlaku lagi. Perubahan ini juga dipertegas dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Meski begitu, Pemkab Serang tetap memungut retribusi PBG dengan berdalih mengacu pada Perda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
“Perda yang digunakan adalah perda 1 tahun 2022 dan Perda 7 tahun 2023 dan sudah berdasarkan PP 16 tahun 2021,” kilah Kepala Bidang Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Serang, Devid Hermawan, kemarin.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
