Karena itu, dia mendorong pemerintah daerah bersama DPRD memfasilitasi pertemuan antara masyarakat, ulama, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk membahas arah investasi Pandeglang. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi tingkat resistensi dan sensitivitas masyarakat terhadap jenis usaha yang berpotensi masuk.
Hasil kajian bersama itu selanjutnya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan tata ruang, termasuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Dengan demikian, penetapan kawasan usaha dan industri tidak justru menimbulkan persoalan sosial setelah kebijakan ditetapkan.
Menurut Fuhaira, kepastian arah pembangunan harus menjadi pijakan sebelum pemerintah menawarkan Pandeglang kepada investor. Tanpa peta jalan yang jelas, potensi ekonomi daerah akan sulit diterjemahkan menjadi investasi yang berkelanjutan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Yang paling penting itu roadmap. Pandeglang mau dibawa ke mana? Apakah menjadi kota industri, kota religi, kota pendidikan, atau kita mau membangun Pandeglang seperti apa?,” pungkasnya.
Editor : Engkos Kosasih






