Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah kapasitas produksi. Jika perusahaan mencantumkan kapasitas produksi 1.000 ton per tahun dalam dokumen perizinan, realisasi kegiatan usahanya harus sesuai dengan kapasitas yang telah disetujui.
Ketidaksesuaian antara dokumen dan aktivitas produksi dapat berdampak pada pemenuhan persyaratan lingkungan maupun ketentuan teknis lainnya.
“Disperindag juga menjalankan pengawasan terhadap produk industri yang beredar di masyarakat, khususnya produk yang wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI),” ungkapnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Iwan, pengawasan tersebut mencakup sejumlah kategori produk, antara lain makanan dan minuman, pakaian bayi, mainan anak, sepatu, serta produk industri pengolahan lainnya. Fungsi ini sekaligus berkaitan dengan perlindungan konsumen.
Melalui keterlibatan dalam Satgas Gakum, Iwan berharap pengawasan terhadap perusahaan dapat dilakukan secara lebih terintegrasi dengan melibatkan berbagai instansi sesuai kewenangannya.
Sebab lanjut Iwan, kolaborasi lintas sektor memungkinkan pemerintah melakukan pemantauan secara komprehensif sekaligus mempercepat pengambilan keputusan dalam pembinaan perusahaan.
Iwan menegaskan, pendekatan pembinaan tetap menjadi langkah yang diutamakan ketika ditemukan ketidaksesuaian dalam pemenuhan komitmen perizinan.
Editor : Engkos Kosasih
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya






