Kualitas Pelayanan Publik di Banten Kembali Diuji Ombudsman

Fadli menegaskan, penilaian ini tidak bertujuan mengejar peringkat semata, melainkan menjadi instrumen evaluasi agar pelayanan publik semakin berintegritas, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Ombudsman juga membuka ruang partisipasi masyarakat melalui survei tingkat kepercayaan terhadap pelayanan publik.

Hasil survei tersebut akan menjadi salah satu indikator untuk mengukur sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan benar-benar dirasakan masyarakat sebagai pengguna layanan.

BACA JUGA :  Langkah Tegas DPRD Banten; Hapus Anggaran Sosper Rp67 Miliar untuk Dukung Program Kerakyatan

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sekedar informasi, Penilaian Maladministrasi Tahun 2026 berlangsung mulai Agustus hingga November 2026, sedangkan hasilnya dijadwalkan diumumkan pada Desember 2026.

Editor : Engkos Kosasih

Halaman : 1 2 3