Alarm Krisis Hukum di Balik Fenomena “No Viral, No Justice”

Oleh: Roudhohtul Aulia Dewi Mahasiswa Hukum Semester VIII Universitas Pamulang Kampus Serang Di era media sosial yang bergerak dengan kecepatan tinggi, muncul sebuah ungkapan yang terasa pahit sekaligus menohok: 'No Viral, No Justice.' Frasa ini bukan sekadar lelucon digital, melainkan cerminan dari menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia. Pertanyaannya bukan lagi apakah fenomena ini nyata. Faktanya, fenomena tersebut hadir dan dirasakan masyarakat. Pertanyaan yang lebih penting adalah: mengapa keadilan harus menunggu viral untuk dapat bekerja? Viralitas sebagai 'Pilar Keempat' Penegakan Hukum Dalam teori sistem peradilan pidana, penegakan hukum bertumpu pada aparat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Namun dalam praktiknya di Indonesia, seolah muncul satu kekuatan baru yang tidak pernah tercantum dalam konstitusi maupun undang-undang, yakni media sosial dan opini publik digital. Fenomena ini tampak jelas dalam sejumlah perkara yang menyita perhatian publik. Salah satunya adalah kasus korupsi tata niaga timah yang melibatkan Harvey Moeis. Ketika vonis tingkat pertama dinilai terlalu ringan dibandingkan besarnya kerugian negara yang ditimbulkan, gelombang kritik publik bermunculan di berbagai platform digital. Sorotan masyarakat yang begitu besar akhirnya mendorong proses hukum berlanjut hingga tingkat banding dan menghasilkan putusan yang lebih berat. Pola serupa juga terlihat dalam sejumlah kasus dugaan korupsi di daerah. Tidak sedikit perkara yang baru memperoleh perhatian serius setelah menjadi perbincangan luas di media sosial. Sebelum viral, kasus-kasus tersebut cenderung berjalan lambat atau bahkan nyaris tenggelam tanpa kejelasan. Ketika pola seperti ini terus berulang, maka persoalannya tidak lagi dapat dianggap sebagai kebetulan. Ia telah menjadi gejala sistemik yang layak dikaji secara kritis. Dua Sisi Mata Uang yang Sama Di satu sisi, viralitas memiliki fungsi positif. Dalam sistem hukum yang masih menghadapi persoalan transparansi, akuntabilitas, dan potensi penyalahgunaan kewenangan, perhatian publik dapat menjadi instrumen pengawasan yang efektif. Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra, pernah menyatakan bahwa perhatian publik tidak selalu dapat dimaknai sebagai bentuk intervensi terhadap proses hukum. Dalam batas tertentu, hal tersebut justru menjadi mekanisme kontrol sosial agar penegakan hukum tetap berjalan sesuai prinsip keadilan. Pandangan ini sejalan dengan teori living law yang dikemukakan Eugen Ehrlich. Menurutnya, hukum tidak hanya hidup dalam teks undang-undang, tetapi juga berkembang dalam kesadaran sosial masyarakat. Ketika lembaga formal dianggap gagal memenuhi rasa keadilan, masyarakat akan mencari saluran lain untuk menyuarakan tuntutannya. Dalam konteks saat ini, media sosial menjadi saluran tersebut. Namun, di balik manfaat itu tersimpan bahaya yang tidak boleh diabaikan. Ketika keadilan bergantung pada viralitas, maka yang tidak viral berpotensi tidak memperoleh keadilan. Ribuan kasus pencurian kecil, kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, maupun sengketa hukum di daerah terpencil sering kali luput dari perhatian publik karena tidak memiliki daya tarik pemberitaan atau akses digital yang memadai. Akibatnya, viralitas berubah menjadi semacam 'tiket prioritas' untuk mendapatkan perhatian aparat. Keadilan tidak lagi ditentukan oleh substansi perkara, melainkan oleh seberapa besar perhatian publik yang berhasil dibangun. Ini bukan prinsip negara hukum, melainkan logika popularitas. Lebih jauh lagi, fenomena tersebut membuka ruang bagi munculnya mob justice atau pengadilan massa digital. Dalam kondisi tertentu, seseorang dapat dihakimi oleh opini publik jauh sebelum proses hukum selesai dijalankan. Padahal, asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) merupakan prinsip fundamental yang dijamin dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketika media sosial telah menjatuhkan vonis lebih dahulu, maka ruang bagi proses peradilan yang objektif menjadi semakin sempit. Akar Masalah yang Sesungguhnya Fenomena 'No Viral, No Justice' sejatinya bukanlah masalah media sosial. Viralitas hanyalah gejala. Akar persoalannya terletak pada krisis kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Masyarakat tidak berbondong-bondong membawa kasusnya ke media sosial karena ingin menciptakan kekacauan. Mereka melakukannya karena jalur formal sering kali dianggap tidak memberikan kepastian. Laporan yang mengendap bertahun-tahun, proses hukum yang dinilai lamban, dugaan perlakuan berbeda terhadap kelompok tertentu, hingga akses bantuan hukum yang masih timpang antara kota dan daerah menjadi faktor yang memperkuat ketidakpercayaan tersebut. Jika sistem hukum mampu bekerja secara adil, transparan, dan akuntabel sejak awal, maka tidak ada alasan bagi masyarakat untuk menunggu viral demi mendapatkan perhatian. Agenda Perbaikan yang Mendesak Sebagai mahasiswa hukum yang kelak akan memasuki dunia praktik, penulis memandang setidaknya terdapat tiga agenda penting yang perlu menjadi perhatian. Pertama, reformasi mekanisme pelaporan dan pemantauan perkara. Sistem pelacakan perkara berbasis digital yang transparan dan mudah diakses publik harus diperkuat. Masyarakat berhak mengetahui perkembangan kasus yang mereka laporkan tanpa harus mengandalkan tekanan media sosial. Kedua, penguatan budaya akuntabilitas internal aparat penegak hukum. Pengawasan terhadap institusi kepolisian, kejaksaan, maupun peradilan harus berjalan lebih efektif. Lembaga pengawas seperti Komisi Yudisial dan Komnas HAM perlu didukung dengan kewenangan yang lebih kuat agar fungsi kontrol dapat berjalan optimal. Ketiga, peningkatan literasi hukum dan literasi digital masyarakat. Warga perlu memahami hak-haknya secara hukum sekaligus memiliki kemampuan menyaring informasi yang beredar di ruang digital. Tidak semua yang viral adalah benar, dan tidak semua yang benar mampu menjadi viral. Fenomena 'No Viral, No Justice' merupakan alarm keras bagi negara hukum Indonesia. Ini bukan sekadar kritik terhadap aparat penegak hukum, melainkan peringatan bagi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pembuat kebijakan, akademisi, hingga masyarakat sipil. Keadilan yang bergerak karena tekanan viral adalah keadilan yang sedang mengalami masalah. Sebab dalam negara hukum yang sehat, keadilan seharusnya hadir karena sistem bekerja, bukan karena algoritma media sosial memutuskan sebuah kasus layak menjadi perhatian publik. Indonesia mungkin telah memiliki berbagai instrumen hukum yang semakin modern, mulai dari KUHP baru hingga berbagai regulasi pendukung lainnya. Namun, perangkat hukum yang baik tidak akan berarti banyak apabila kultur penegakannya masih selektif, lamban, dan rentan terhadap tekanan. Pada akhirnya, keadilan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi mereka yang videonya ditonton jutaan orang. Keadilan harus hadir untuk setiap warga negara, termasuk mereka yang tidak memiliki panggung, tidak memiliki pengikut, dan tidak pernah menjadi viral.