Drama JDIH Cilegon: Mandek Sejak 2023, Indikasi Labrak Perpres Menguat!

Sebelumnya, Kepala Bagian Hukum Setda Cilegon, Agung Budi Prasetya, mengakui konten produk hukum sebenarnya tersedia. Namun, akses terhadap sistem berada di tangan Dinas Komunikasi dan Informatika.

“Database kami lengkap. Tapi untuk unggah atau perbaikan sistem harus melalui Diskominfo,” ujarnya.

Keterbatasan itu membuat pembaruan data terhenti. Sejak 2023, tak ada produk hukum baru yang diunggah ke laman JDIH.

Kondisi kian rumit setelah gangguan teknis, termasuk serangan siber, sempat menghapus data dalam sistem. Meski arsip berhasil dipulihkan, akses unggah tetap tersendat.

Editor : Engkos Kosasih

Sumber Berita : Totalbanten.com

Halaman : 1 2 3