Kuasa Hukum PT Media Digital Globalindo, Raden Elang Yayan Mulyana, menilai laporan yang diajukan Budi Rustandi tidak tepat secara mekanisme hukum.
Ia merujuk UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 225/PUU-XIV/2016 yang menegaskan bahwa sengketa pemberitaan semestinya diselesaikan melalui Dewan Pers, bukan melalui jalur pidana.
BACA JUGA : RAPBD Kabupaten Serang 2026: Belanja Pembangunan Dikebiri, Belanja Pegawai Lebih Bengkak
“Jika yang dipersoalkan adalah karya jurnalistik, maka penyelesaiannya melalui mekanisme Dewan Pers. Itu sudah jelas diatur,” kata Yayan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Penulis : Engkos Kosasih
Editor : Andre SN
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
Follow WhatsApp Channel totalbanten.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow
