Sementara itu, Balai Taman Nasional Ujung Kulon mencatat anggaran pemantauan badak selama 2018-2022 mencapai sekitar Rp3,007 miliar. Adapun anggaran patroli berbasis Resort Based Management (RBM) pada periode yang sama tercatat sebesar Rp248,2 juta.
Data tersebut memperlihatkan bahwa konservasi badak Jawa melibatkan sejumlah kegiatan dengan kebutuhan pembiayaan berbeda. Pembangunan infrastruktur, pemantauan populasi, penelitian, dan pengamanan habitat merupakan bagian dari rangkaian pekerjaan yang saling berkaitan.
Namun, besarnya investasi infrastruktur tidak dengan sendirinya menyelesaikan seluruh persoalan konservasi. Tantangan yang dihadapi badak Jawa juga menyangkut keterbatasan keragaman genetik dan keberlanjutan perkembangbiakan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kegagalan Translokasi?

Dalam siaran pers pada 21 Agustus 2025, Kementerian Kehutanan menyebut tingkat perkawinan sedarah atau inbreeding badak Jawa mencapai 58,5 persen. Kajian Population Viability Analysis (PVA) juga memperkirakan spesies tersebut berpotensi mengalami kepunahan dalam waktu kurang dari 50 tahun apabila tidak dilakukan intervensi konservasi.
Atas dasar itu, pemerintah menjalankan Operasi Merah Putih melalui translokasi individu badak Jawa dari habitat alaminya menuju kawasan JRSCA. Hingga saat ini, translokasi badak Jawa telah memasuki part II.
Program tersebut dirancang untuk membentuk populasi kedua, memperbaiki keragaman genetik, serta mendukung pengembangbiakan melalui teknologi reproduksi berbantuan atau Assisted Reproductive Technology (ART) dan penyimpanan materi genetik melalui biobank.
Pemerintah menargetkan pembentukan populasi kedua badak Jawa pada 2029. Akan tetapi, pelaksanaan program tersebut juga menghadapi tantangan. Salah satu individu bernama Musofa yang ditranslokasikan ke JRSCA pada 5 November 2025 meninggal dua hari kemudian.
Berdasarkan hasil pemeriksaan nekropsi tim patologi Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis IPB University, Musofa mengalami penyakit kronis pada sejumlah organ tubuh, disertai infeksi parasit yang signifikan.
Kementerian Kehutanan menyatakan kondisi tersebut telah diderita sebelum proses translokasi. Pemerintah kemudian menyatakan akan mengevaluasi aspek kesehatan, pengelolaan populasi, dan pelaksanaan translokasi.
Editor : Imam Maulana






