Khususnya bantuan bagi keluarga miskin kelompok Desil 1 sampai Desil 4, atau mencakup seluruh program bantuan sosial dan perlindungan masyarakat yang tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).
“Menurut saya, pernyataan yang disampaikan tersebut perlu diklarifikasi kembali kepada sumbernya, agar tidak terjadi perbedaan pemahaman mengenai maksud dan cakupan bantuan sosial yang dimaksud,” ujarnya.
Yeremia mengingatkan, perbedaan cakupan program dapat menghasilkan angka anggaran yang berbeda. Karena itu, pemerintah tidak boleh membandingkan dua komponen belanja yang tidak memiliki dasar perhitungan sama.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Jangan sampai kita membandingkan dua komponen anggaran yang berbeda cakupannya,” katanya.
Berdasarkan alokasi bansos 2026 sebesar Rp18,61 miliar, target kenaikan lima kali lipat secara matematis menghasilkan kebutuhan anggaran sekitar Rp93,05 miliar pada 2027.
Sementara itu, KUA-PPAS APBD 2027 memproyeksikan belanja bansos hanya Rp11,77 miliar. Dengan asumsi kedua angka tersebut memiliki cakupan program yang sama, terdapat selisih sekitar Rp81,28 miliar antara simulasi target gubernur dan proyeksi anggaran.
Editor : Imam Maulana
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya