Pada 2026, salah satu skema bantuan sosial Pemprov Banten berupa bantuan tunai kepada 25.000 keluarga penerima manfaat (KPM), dengan nilai Rp500.000 per keluarga dalam setahun. Total anggaran untuk skema tersebut mencapai Rp12,5 miliar.
Andra Soni menegaskan, ketepatan sasaran menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program. Penerima merupakan keluarga rentan yang berisiko sosial berdasarkan usulan pemerintah kabupaten dan kota, melalui proses verifikasi dan validasi serta pemadanan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Dengan data yang akurat dan mutakhir, kita ingin memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran dan diterima oleh mereka yang berhak,” katanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas, bantuan disalurkan melalui Bank Banten langsung ke rekening masing-masing penerima. Andra juga menegaskan bahwa bantuan tersebut merupakan hak penerima sehingga tidak boleh ada pemotongan ataupun pungutan dalam bentuk apa pun.
“Tidak boleh ada potongan dalam bentuk apa pun, oleh siapa pun, dan dengan alasan apa pun. Apabila ada pihak yang meminta potongan atau imbalan, segera laporkan kepada petugas Dinas Sosial atau aparat setempat,” pungkasnya.
Editor : Imam Maulana






