“Kadang memakai nama pribadi dan ada juga memakai beberapa perusahaan yang terindikasi atau dalam fakta kami temukan itu bodong atau dipakai. Perusahaan-perusahaan yang dipakai itu malah kami temukan fakta bukan merupakan milik yang bersangkutan,” ujarnya.
Persoalan lainnya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban pembayaran dalam kerja sama perdagangan. Transaksi yang semestinya menghasilkan keuntungan bagi PT ABM diduga justru membebani keuangan perusahaan karena sejumlah kewajiban tidak dipenuhi.
“Harusnya melaksanakan proses bisnis yang benar, tetapi kenyataannya proses bisnis yang benar itu tidak dilakukan oleh mereka,” kata Devitra.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Temuan tersebut menempatkan pelaksanaan kerja sama perdagangan dan pengawasan internal PT ABM sebagai bagian penting dalam pengungkapan perkara.
Sebagai badan usaha milik daerah, PT ABM menjalankan kegiatan usaha dengan aset dan kepentingan ekonomi yang berkaitan dengan Pemerintah Provinsi Banten.
Namun, penetapan tersangka dalam perkara ini belum dengan sendirinya menjelaskan bagaimana mekanisme persetujuan transaksi dijalankan, siapa yang mengawasi pemenuhan kewajiban mitra, serta sejauh mana sistem pengendalian internal bekerja selama periode kerja sama tersebut.
Kejati Banten belum memberikan kepastian mengenai kemungkinan adanya tersangka tambahan. Devitra mengatakan, penyidik masih mendalami perkara berdasarkan fakta yang ditemukan selama proses penyidikan.
Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 dan Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pada Kamis, penyidik memeriksa A.S alias Dre sebagai tersangka. Sementara itu, TB.M yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada hari yang sama tidak hadir dengan alasan berhalangan dan telah menyampaikan surat kepada penyidik.
Editor : Engkos Kosasih
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya






