Bahas Penggunaan Dana Hibah Rp2,6 Miliar, Parpol di Kabupaten Serang Mangkir dari Audiensi

TOTALBANTEN.COM, SERANG – Forum Mahasiswa Serang Raya (FMSR) menyayangkan ketidakhadiran perwakilan partai politik dalam audiensi yang digelar bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Serang, Kamis (9/7/2026). Padahal, agenda tersebut membahas penggunaan bantuan keuangan partai politik (banparpol) yang bersumber dari APBD Kabupaten Serang. Ketidakhadiran seluruh perwakilan partai politik dalam forum tersebut memicu kekecewaan mahasiswa. FMSR menilai forum dialog semestinya menjadi ruang bagi partai politik untuk menjelaskan penggunaan dana publik yang mereka terima setiap tahun. Koordinator FMSR, Muhamad Lutfi, mengatakan audiensi tersebut sedianya menjadi momentum bagi masyarakat untuk memperoleh penjelasan langsung mengenai penggunaan bantuan keuangan partai politik, terutama terkait pelaksanaan pendidikan politik yang menjadi prioritas penggunaan anggaran. 'Ketika kami menggelar audiensi bersama Kesbangpol, ternyata tidak ada satu pun perwakilan partai politik yang hadir. Kami tentu kecewa karena forum ini justru ditujukan untuk memperoleh penjelasan langsung dari partai politik terkait penggunaan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD,' kata Lutfi. Berdasarkan APBD Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2026, total bantuan keuangan kepada sembilan partai politik mencapai Rp2.661.903.000. Dana tersebut dialokasikan kepada partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Serang berdasarkan perolehan suara sah pada pemilu legislatif. Partai Golkar menjadi penerima bantuan terbesar dengan nilai Rp552.324.000, disusul Partai Gerindra Rp393.120.000, PKS Rp310.380.000, PKB Rp258.405.000, Partai NasDem Rp256.962.000, Partai Demokrat Rp242.094.000, PDI Perjuangan Rp234.015.000, PAN Rp230.211.000, dan PPP Rp184.392.000. Karena tidak ada perwakilan partai yang hadir, FMSR akhirnya memfokuskan pembahasan kepada Kesbangpol terkait mekanisme penyaluran, pengawasan, evaluasi, dan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik. 'Hari ini kami mendapatkan penjelasan dari Kesbangpol mengenai mekanisme penyaluran, pengawasan, evaluasi, hingga monitoring penggunaan bantuan partai politik. Dari keterangan yang kami peroleh, proses administrasi dan penyaluran telah berjalan sesuai ketentuan,' ujar Lutfi. Meski demikian, menurut dia, substansi yang menjadi perhatian utama bukan sekadar proses pencairan anggaran, melainkan pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat. 'Yang menjadi perhatian kami adalah pendidikan politik untuk masyarakat. Kalau pendidikan politik untuk kader itu merupakan urusan internal partai. Yang perlu dipastikan adalah sejauh mana masyarakat memperoleh pendidikan politik dari dana yang bersumber dari APBD tersebut,' katanya. Lutfi menilai ketidakhadiran partai politik dalam forum dialog publik berpotensi menimbulkan kesan bahwa partai belum cukup terbuka dalam menjelaskan penggunaan bantuan keuangan yang mereka terima. Karena itu, FMSR berencana mengirimkan surat audiensi langsung kepada masing-masing partai politik penerima bantuan keuangan guna memperoleh penjelasan terkait pelaksanaan program pendidikan politik dan penggunaan dana bantuan. 'Kami akan menindaklanjuti dengan mengajukan audiensi langsung kepada partai politik. Kami ingin mendapatkan penjelasan yang lebih rinci mengenai program pendidikan politik yang dilaksanakan dan manfaatnya bagi masyarakat,' ujarnya. Menurut Lutfi, langkah tersebut penting dilakukan mengingat Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 menegaskan bahwa bantuan keuangan partai politik diprioritaskan untuk pendidikan politik. 'Persoalannya bukan pada besar atau kecilnya anggaran, tetapi pada keterbukaan penggunaan anggaran tersebut. Sampai hari ini publikasi mengenai kegiatan pendidikan politik yang dilakukan partai politik masih sangat terbatas. Karena itu kami ingin memperoleh penjelasan langsung dari partai politik,' kata dia. Sementara itu, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Kabupaten Serang, Dikdik Abdul Hamid, mengatakan mekanisme penyaluran bantuan keuangan partai politik telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 'Mekanisme yang berjalan selama ini sudah sesuai aturan dan belum pernah mendapat teguran terkait prosedur penyalurannya,' kata Dikdik. Ia menjelaskan, proses penyaluran bantuan keuangan diawali dengan terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap penggunaan bantuan tahun sebelumnya. Setelah itu, partai politik mengajukan proposal kepada Bupati Serang melalui Kesbangpol untuk diverifikasi sebelum pencairan dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Menurut Dikdik, Kesbangpol secara rutin mengingatkan partai politik agar penggunaan bantuan keuangan memprioritaskan pendidikan politik sebagaimana diatur dalam regulasi. 'Pada aturan sebelumnya memang terdapat komposisi 60 persen untuk pendidikan politik dan 40 persen untuk kesekretariatan. Namun dalam Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 ketentuan persentase itu tidak lagi disebutkan. Meski demikian, penggunaan bantuan tetap diprioritaskan untuk pendidikan politik,' pungkasnya.